Pro Kontra Taman Nasional Kepulauan Togean: Kedudukan dan Keberadaan

Hutan BakauPENDAHULUAN

Pembentukan kawasan konservasi – seperti taman nasional – yang dipelihara dan dikelola dengan efektif, merupakan sendi utama dalam melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Makna efektif dalam pengelolaan taman nasional memiliki arti memberikan dampak positif, baik dari perspektif hukum maupun perspektif sosial masyarakat.

Dalam perspektif hukum, pengelolaan taman nasional yang efektif akan berdampak pada tumbuhnya kesadaran terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga terciptanya ketaatan terhadap ketentuan ketentuan bidang kehutanan dan pelaksanaan penegakan hukum yang adil. Sedangkan dalam perspektif sosial masyarakat, akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, serta kepedulian untuk menjaga dan meningkatkan fungsi kawasan.

Namun demikian, untuk mencapai pengelolaan yang efektif seperti di atas tidaklah mudah. Dalam kenyataannya, salah satu taman nasional yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah – Taman Nasional Kepulauan Togean (TNKT), yang terletak di Kabupaten Tojo Unauna, keberadaannya belum sepenuhnya diterima oleh para pihak di daerah, termasuk unsur pemerintah kabupaten. Hal penting yang mendasari belum diterimanya keberadaan TNKT ini didasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang menetapkan Kepulauan Togean sebagai Taman Wisata Alam Laut.  

Dengan permasalahan di atas, peran balai selaku organisasi pengelola TNKT dalam melakukan pengelolaan taman nasional tidak akan dapat efektif. Sehingga dikhawatirkan kawasan hutan tidak terkelola secara optimal, deforestasi dan degradasi hutan tidak dapat dikendalikan, dan masyarakat setempat tidak terberdayakan.

Tulisan ini dimaksudkan untuk mengetahui gambaran persoalan, kedudukan hukum dan keberadaan organisasi Taman Nasional Kepulauan Togean.

TINJAUAN PUSTAKA

Terdapat perbedaan dalam mengatur kawasan hutan di Kepulauan Togean. Sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), Kepulauan Togean (termasuk di dalamnya Pulau Batudaka) merupakan Taman Wisata Alam Laut (PP. No. 26 Th. 2008 Lampiran VIII Nomor Urut 324). Sedangkan sesuai dengan perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan kawasan hutan, Kepulauan Togean merupakan taman nasional (Kepmenhut No. SK.418/Menhut-II/2004).

Secara umum, RTRWN adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara (PP. No. 26 Th. 2008 Pasal 1 Angka 1).

Dalam konteks kehutanan, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) terkait erat dengan perencanaan kawasan. Dimana kegiatan pengukuhan kawasan (penunjukan, penataan, pemetaan, dan penetapan) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah (UU. No. 41 Th. 1999 Pasal 15). Sebaliknya, ketentuan penyelenggaraan penataan ruang mengamanatkan, bahwa untuk perubahan fungsi kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan (PP. No. 15 Th. 2010 Pasal 31 Ayat 1).

Menteri Kehutanan menetapkan perubahan fungsi kawasan hutan dengan didasarkan pada hasil penelitian terpadu (PP. No. 10 Tahun 2010 Pasal 5). Begitu halnya dengan penunjukan dan penetapan suatu wilayah menjadi kawasan pelestarian alam, penetapannya juga dilakukan oleh Menteri Kehutanan (PP. No. 28 Th. 2011Pasal 11).

Kawasan pelestarian alam adalah kawasan konservasi, yang  diantaranya terdiri dari taman nasional dan taman wisata alam (UU. No. 5 Th. 1990 Pasal 29 Ayat 1).

Setiap perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial yang memperoleh keputusan perubahan fungsi kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dapat melakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan (PP. No. 10 Th. 2010 Pasal 47).

Pengelolaan kawasan pelestarian alam merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (PP. No. 38 Th. 2007 Lampiran AA Angka 50).

Penetapan organisasi UPT di lingkungan Kementerian dilakukan secara selektif dengan didahului pengkajian secara mendalam serta dilengkapi dengan data pendukung yang obyektif (Kepmenpan No. 62/KEP/M.PAN/7/2003 Lampiran Angka IX-1).

Untuk melakukan pengelolaan kawasan, dibentuk organisasi UPT Taman Nasional Kepulauan Togean (Permenhut No. P.29/Menhut-II/2006). UPT. Taman Nasional Kepulauan Togean merupakan Balai Taman Nasional Tipe A, dengan lokasi Kantor Balai di Ampana Kabupaten Tojo Unauna (Permenhut P.03/Menhut-II/2007 Lampiran V Nomor Urut III-17).

PEMBAHASAN

Persoalan Taman Nasional Kepulauan Togean  

Perbedaan antara RTRWN dengan kehutanan dalam mengatur Kepulauan Togean memicu konflik para pihak di daerah. RTRWN melalui PP. No. 26 Tahun 2008, menetapkan kawasan hutan di Kepulauan Togean (termasuk di dalamnya Pulau Batudaka) sebagai Taman Wisata Alam Laut. Sedangkan Kehutanan melalui Kepmenhut No. SK.418/Menhut-II/2004 menetapkan perubahan fungsi dan penunjukan kawasan hutan menjadi Taman Nasional Kepulauan Togean.

Karena perbedaan di atas, melalui Surat No. 666/50/ADPUM tanggal 13 Maret 2009, Bupati Tojo Unauna menyampaikan kepada Gubernur Sulawesi Tengah untuk mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar penunjukan Taman Nasional Kepulauan Togean dicabut, dan disesuaikan dengan ketentuan PP. No. 26 Tahun 2008, yaitu sebagai Taman Wisata Alam Laut. Selanjutnya, disampaikan juga Surat No. S.180/20/KUMDANG/BTNKT-1/2012 Tanggal 8 Februari 2011, kepada Kepala Balai TNKT agar tidak melakukan aktivitas apapun di TNKT, karena PP. No. 26 Tahun 2008 menetapkan Kepulauan Togean sebagai Taman Wisata Alam Laut, sehingga segala bentuk produk hukum yang berada di bawahnya secara hukum tidak berlaku.                

Dari dua surat di atas tergambar ada perbedaan sikap yang disampaikan oleh Bupati Tojo Unauna. Pada surat yang pertama (Tahun 2009), dengan mengusulkan pencabutan penunjukan Taman Nasional Kepulauan Togean, menunjukan bahwa disamping mengakui ketentuan PP. 26 Tahun 2008, namun Bupati juga tidak mau mengabaikan Kepmenhut No. SK.418/Menhut-II/2004. Sebaliknya pada surat yang kedua (2011/2012), dengan menyatakan agar Kepala Balai TNKT tidak melakukan aktivitas apapun karena tidak sesuai hukum, menunjukan Bupati Tojo Unauna menilai bahwa ketentuan Kepmenhut No. SK.418/Menhut-II/2004 tidak berkekuatan hukum mengikat, karena bertentangan dengan PP. 26 Tahun 2008 yang secara hierarki lebih tinggi.

Terhadap surat yang pertama, terdapat tanggapan positif dari Gubernur Sulawesi Tengah tindak lanjut membentuk Tim Koordinasi dan Evaluasi Terpadu Tentang Pengusulan Pengalihan Fungsi TNKT menjadi Taman Wisata Alam Laut, melalui Keputusan Gubernur No. 556.4/241/RO.ADM PAMB dan SDA-G.ST/2009 tanggal 29 Mei 2009. Hanya saja tidak terdapat data untuk mengetahui bagaimana rekomendasi dan tindak lanjut atas hasil koordinasi dan evaluasi Tim ini. Sedangkan untuk surat yang kedua, dimana diantaranya Menteri Kehutanan mendapat tembusan surat ini, telah menyampaikan balasan dengan menyatakan bahwa pembentukan TNKT adalah amanat undang-undang, dan tidak bisa dikesampingkan begitu saja dengan keberadaan PP. No. 26 Tahun 2008. Lebih lanjut Menteri Kehutanan menyatakan bahwa pembentukan Balai TNKT telah sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan.            

Dari semua hal di atas, yang pasti bahwa adanya konflik berpeluang menumbuhkan berbagai persoalan dan hambatan dalam mencapai tujuan hutan lestari masyarakat sejahtera. Pembentukan kawasan pelestarian alam (taman nasional atau taman wisata alam) yang seyogyanya bertujuan melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya serta dapat menunjang sistem penyangga kehidupan, tidak akan dapat terkelola dengan efektif. Dalam arti bahwa persoalan yang membelit eksistensi kawasan hutan menyebabkan dampak positif baik dari perspektif hukum maupun perspektif sosial sulit tercapai.

Dimana dalam perspektif hukum, pengelolaan kawasan hutan yang tidak efektif menyebabkan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan, sehingga laju deforestasi dan degradasi hutan tidak dapat dikendalikan. Sedangkan dalam perspektif sosial, menyebabkan kondisi masyarakat sekitar akan tetap memiliki ketergantungan terhadap kawasan dan hasil hutan secara tidak terkendali. Dengan demikian, konflik kawasan hutan pada akhirnya akan merugikan baik dari aspek konservasi maupun aspek sosial.  

Kedudukan Hukum Taman Nasional Kepulauan Togean

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (TRWN) merupakan arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah negara. Dalam arti, rencana tata ruang merupakan dokumen yang harus menjadi acuan spasial dalam melaksanakan pembangunan secara umum.   

Dalam konteks kehutanan, RTRW memiliki keterkaitan dengan perencanaan kehutanan. Dimana kegiatan pengukuhan kawasan (penunjukan, penataan, pemetaan, dan penetapan) dilakukan dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah. Karena ini pula, UU. No. 24 Tahun 1992 (Undang-Undang Penataan Ruang terdahulu) menjadi salah satu konsideran yang terdapat dalam Kepmenhut No. SK.418/Menhut-II/2004 yang mengatur perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan kawasan menjadi Taman Nasional Togean.

Namun, terdapat perbedaan pandangan antara perencanaan tata ruang dengan perencanaan kehutanan. Perencanaan tata ruang berorientasi pada prediksi terhadap keadaan ruang (tata ruang) yang diharapkan terbentuk pada waktu yang akan datang. Sedangkan perencanaan kehutanan dilakukan dengan pengukuhan kawasan hutan yang merupakan penetapan terhadap kondisi eksisting kehutanan.

Perbedaan pandangan dalam perencanaan di atas, menyebabkan dualisme aturan. Produk perencanaan penataan ruang tidak harmonis dengan produk perencanaan kehutanan, sehingga terkesan jalan sendiri-sendiri dan bahkan saling tumpang tindih.

Untuk mengharmonisasi persoalan antara penataan ruang dan kehutanan, telah diatur PP. No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, khususnya Pasal 31. Secara rinci dinyatakan bahwa perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan bidang kehutanan.

Ketentuan di atas, menegaskan bahwa ketentuan kehutanan dalam penataan ruang bersifat khusus.  Ketentuan ini sangat penting guna mengatur dan menata aspek peruntukan dan fungsi kawasan hutan serta penggunaan kawasan hutan yang terkait dengan penataan ruang yang bersifat umum, sehingga tidak terjadi dualisme pengaturan suatu aturan hukum.

Dalam konteks Kepulauan Togean, dengan mengacu kepada asas lex specialist delogat legi generalis, yang bermakna bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengenyampingkan/ mengalahkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Maka, ketentuan Pasal 31 PP. 15/ 2010 memberi  penguatan hukum kepada Kepmenhut No. SK.418/Menhut-II/2004 yang menetapkan perubahan fungsi kawasan hutan dan penunjukan kawasan perairan menjadi Taman Nasional Kepulauan Togean.

Sebaliknya, mengacu pada asas lex posterior delogat legi priori, yang bermakna bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan/ mengalahkan peraturan perundang-undangan yang lama. Maka, keberadaan Pasal 31 PP. No. 15 Tahun 2010  mengesampingkan/mengalahkan ketentuan Lampiran VIII Nomor Urut 324 PP. No. 26 Tahun 2008 tentang RTRWN yang diantaranya menetapkan Kepulauan Togean sebagai taman wisata alam laut. Terhadap masalah ini, maka perlu dilakukan review RTRWN

Keberadaan Balai Taman Nasional Kepulauan Togean  

Perubahan fungsi kawasan hutan menjadi TNKT telah memperoleh keputusan dari Menteri Kehutanan No. SK.418/Menhut-II/2004, maka pada kawasan hutan ini dapat dilakukan pengelolaan dan kegiatan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 47 PP. No. 10 Th. 2010, bahwa setiap perubahan fungsi kawasan hutan secara parsial yang memperoleh keputusan perubahan fungsi kawasan hutan dari Menteri Kehutanan dapat melakukan pengelolaan dan/atau kegiatan sesuai fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan taman nasional, sebagai kawasan pelestarian alam merupakan kewenangan Pemerintah Pusat (PP. No. 38 Th. 2007 Lampiran AA Angka 50), yang dilakukan dengan pembentukan organisasi UPT. Kementerian. Penetapan organisasi UPT di lingkungan Kementerian dilakukan secara selektif dengan didahului pengkajian secara mendalam serta dilengkapi dengan data pendukung yang obyektif (Kepmenpan No. 62/KEP/M.PAN/7/2003 Lampiran Angka IX-1).

Untuk melakukan pengelolaan kawasan, dibentuk organisasi UPT Taman Nasional Kepulauan Togean (Permenhut No. P.29/Menhut-II/2006). UPT. Taman Nasional Kepulauan Togean merupakan Balai Taman Nasional Tipe A, dengan lokasi Kantor Balai di Ampana Kabupaten Tojo Unauna (Permenhut P.03/Menhut-II/2007 Lampiran V Nomor Urut III-17).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adanya konflik Taman Nasional Kepulauan Togean berpeluang menumbuhkan berbagai persoalan dan hambatan dalam mencapai tujuan hutan lestari masyarakat sejahtera. Konflik menyebabkan taman nasinal tidak akan dapat terkelola dengan efektif, baik dari perspektif hukum maupun perspektif sosial.

Perubahan kawasan hutan dan penunjukan Taman Nasional Kepulauan Togean melalui Kepmenhut No. SK.418/Menhut-II/2004 merupakan amanat undang-undang dan dibentuk berdasarkan kewenangan menteri, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Keberadaan Balai Taman Nasional Kepulauan Togean sebagai organisasi UPT. Kementerian Kehutanan, memiliki kewenangan dalam melakukan pengelolaan. Pembentukan organisasi ini dilakukan sesuai prosedur dalam ketentuan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara. 

S a r a n

Untuk  meyakinkan bahwa keberadaan taman nasional secara hukum telah sah, dan secara ekonomi tidak bertentangan dengan kebutuhan dan kepentingan masing-masing pihak, maka perlu dilakukan beberapa seri pertemuan antara unsur PHKA Kemenhut, Pemda Prov. Sulteng dengan para pihak kabupaten (pemda, swasta, NGO, dan tokoh masyarakat).

Untuk mendapat dukungan dari para pihak, maka pengelolaan taman nasional tidak harus terbatas di dalam kawasan dengan terfokus pada aspek teknis kehutanan semata. Namun, perlu membangun hubungan lintas sektor dengan berbagai SKPD, swasta, NGO dan tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

  1. UU. Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya;
  2. UU. Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;
  3. PP. Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
  4. PP. No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.
  5. PP. Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
  6. PP. Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
  7. PP. Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.
  8. Permenhut Nomor P.29/Menhut-II/2006 tentang Perubahan Pertama Atas Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 6168/Kpts-II/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Taman Nasional.
  9. Permenhut Nomor P.03/Menhut-II/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Taman Nasional.
  10. Kepmenpan Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen.
  11. Kepmenhut Nomor SK.418/Menhut-II/2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Kawasan Perairan seluas ±362.605 (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Lima) Hektar, Terdiri dari Hutan Lindung seluas ±10.659 (Sepuluh Ribu Enam Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektar, Hutan Produksi Terbatas seluas ±193 (Seratus Sembilan Puluh Tiga) Hektar, Hutan Produksi Tetap seluas ±11.759 (Sebelas Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan) Hektar, Hutan Produksi Yang Dapat Dikonversi seluas ±3.221 (Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Satu) Hektar, dan Perairan Laut seluas ±336.773 (Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Tiga) Hektar, Terletak di Kabupaten Tojo Una-Una, Provinsi Sulawesi Tengah Menjadi Taman Nasional Kepulauan Togean. 

(Nurudin, Kasi Konservasi Alam Dishut Sulteng)

1 komentar

Komentar

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d blogger menyukai ini: